Menutup akhir tahun 2022, kondisi perekonomian nasional maupun Kalimantan Selatan menunjukkan kondisi yang penuh optomisme walaupun tetap waspada. Hal tersebut telah membuktikan bahwa kerja keras APBN selama ini telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian.

Beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan daerah di Kalimantan Selatan adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) selama 6 tahun terakhir dengan posisi tahun 2022 sebesar 71,84. Gini ratio selama 6 tahun berturut-turut dengan kecenderungan membaik dengan posisi akhir pada tahun 2022 adalah sebesar 0,317 dari tahun sebelumnya sebesar 0, 330. Demikian juga dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang mengalami kenaikan selama 6 tahun berturut-turut dengan posisi terakhir pada tahun 2022 sebesar 71,92 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 71,03.

Perekonomian regional Kalimantan Selatan diprediksi masih akan optimis pada tahun 2023 mengingat harga komoditi ekspor batubara akan tetap menguat sebagai sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Kalsel terbesar walaupun harga sawit akan cenderung menurun. Hal tersebut juga disebabkan oleh masih kuatnya kemampuan ekonomi negara tujuan ekspor batubara Kalimantan Selatan, antara lain : China, India , Jepang serta Korea Selatan.

Sementara itu, progres realisasi APBN Kalimantan Selatan TA 2022 menunjukkan kinerja yang optimal dengan capaian pendapatan negara yang melebihi target yaitu sebesar 124,66 % atau sebesar Rp. 18,3 trilyun dari target Rp.14,6 trilyun. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan yang berasal dari aktivitas perdagangan batu bara serta untuk penerimaan bea cukai yang berasal dari aktivitas ekspor CPO. Sedangkan di sisi belanja APBN K/L berhasil direalisaikan pagu APBN sebesar 96,39 % atau sebesar Rp8,1 trilyun dan untuk dana transfer ke daerah (TKD) telah direalisasikan sebesar Rp.25,9 trilyun atau 127, 42 % dari pagu.



Kebijakan APBN tahun 2023 pada bidang pendapatan diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif. Sedangkan pada bidang belanja difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian. Kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dilakukan pada waktu yang tepat.