Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023, diproyeksi sebesar Rp 6.528.468,889.568.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Roy Rizali Anwar, usai rapat Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, di gedung DPRD di Banjarmasin.

Adapun untuk belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp 6.425.631. 889.568 atau naik sebesar Rp 181.792. 957.608 naik 2,91 persen dari pada anggaran Murni tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 6.243. 838.931.960.

Dari nilai diatas terdapat surplus (kelebihan) sebesar Rp 102.837.000.000, atau 193,82% jika dibanding anggaran murni tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 35.000.000.000.

Kondisi perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama, hal ini disebabkan dinamika pertumbuhan perkembangan ekonomi dan keuangan daerah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya pemerintahan di provinsi Kalimantan Selatan.

“Salah satunya adalah perhitungan proyeksi penerimaan pada sisi pendapatan yang dihitung secara terukur dan rasional dengan memperhatikan dan menggunakan metode empiris dan perhitungan potensi yang diprediksi dapat dicapai.”

Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian H K, menyatakan Dewan Kalsel siap mendukung seluruh program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. “Demi kemajuan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kalsel, Dewan siap mendukung.” Langkah ini agar pembahasan lebih mendalam dan ketercapaian program kerja sesuai dengan harapan.